Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) melalui Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi didampingin Kepala BPKAD Muratara, H.Mutasir, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Bapak Rio Tirta , bertempat di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Selatan, Selasa (27/5/2025).
Dalam penyerahan laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Muratara kembali menorehkan prestasi dengan mendapatkan gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang Ke-8 kalinya secara berturut – turut.
H. Junius Wahyudi Wakil Bupati Muratara menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh tim dari BPK yang telah memeriksa sekaligus membantu mengatasi permasalahan yang ditemukan di SKPD sehingga kembali kami Pemkab Muratara mendapatkan opini WTP.
“Atas nama Pemerintah Daerah dan DPRD Muratara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari BPK yang telah memeriksa sekaligus membimbing apabila ada permasalahan yang ditemukan di seluruh SKPD kita sehingga kembali meraih opini WTP yang ke delapan kalinya,” ucapnya.
Wabup juga menaruh harapannya kepada seluruh OPD untuk tetap menjaga tata kelola keuangan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kita berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah Muratara untuk tetap menjaga sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan laporan yang diminta pihak BPK sesuai dengan regulasi yang ada sehingga predikat WTP ini bisa kita pertahankan secara terus menerus ditahun berikutnya,” ucapnya.
H. Mutasir kepala BPKAD Muratara mengatakan Selasa, tanggal 27 mei 2025 Pemkab Muratara kembali mendapatkan opini terbaik dari BPK Perwakilan Sumsel yaitu wajar tanpa pengecualian. Ini merupakan opini WTP yang ke 8 kali secara berturut turut.
Dijelaskan Mutasir, opini yang diperoleh Pemkab Muratara tahun ini sangat istimewa yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni tanpa adanya Penekanan Suatu Hal (PSH) Disaat Kabupaten/Kota lainnya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan penekanan suatu hal(PSH).
Hal ini menunjukan komitmen Pemkab Muratara dalam pengelolaan keuangan secara baik dan akuntabel.
“Keberhasilan memperoleh opini terbaik ini tak lepas dari dukungan Bupati Muratara serta kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemkab Muratara,” pungkas Mutasir.
