Palembang – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS).

Program nasional tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan di daerah.

Ajakan itu disampaikan langsung Bupati Muratara H Devi Suhartoni saat menghadiri Rapat Koordinasi Seluruh Camat dan Launching Sumsel Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Griya Agung Palembang, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan launching tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru. Acara juga dihadiri Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Moh Edy Mahmud, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, Sekda Sumsel Edward Candra, Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto, para kepala daerah, Forkopimda, kepala OPD, camat se-Sumsel, hingga tokoh masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam kesempatan itu, Bupati Devi Suhartoni menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis untuk mengetahui kondisi riil aktivitas usaha masyarakat, mulai dari sektor usaha besar hingga pelaku UMKM di daerah.

Menurutnya, data yang akurat sangat dibutuhkan pemerintah agar program pembangunan ekonomi dapat berjalan efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, Pemkab Muratara siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus tersebut.

“Pemkab Muratara siap mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat sangat penting agar kebijakan pembangunan benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Devi Suhartoni.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan dan dukungan masyarakat.

“Sensus ekonomi ini milik kita bersama karena hasilnya akan menjadi dasar pembangunan ekonomi daerah ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Ia menilai pembangunan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan data yang valid dan akurat.

“Kita tidak bisa membuat kebijakan tanpa data. Dengan data yang benar, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan tepat,” tegas Herman Deru.

Di sisi lain, Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Moh Edy Mahmud mengapresiasi dukungan pemerintah daerah di Sumatera Selatan terhadap program statistik nasional.

Ia menyebut Sumsel menjadi salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan data BPS sebagai dasar pembangunan.

Menurutnya, sejumlah indikator pembangunan Sumsel pada tahun 2025 menunjukkan capaian positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melampaui angka nasional, tingkat kemiskinan satu digit, hingga pengendalian inflasi terbaik di Pulau Sumatera.

Ia menambahkan, Sumatera Selatan memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pangan, dan energi. Oleh sebab itu, diperlukan data ekonomi yang akurat agar pembangunan daerah semakin optimal dan berkelanjutan.

Adapun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026 dengan melibatkan sekitar 7.600 petugas di seluruh wilayah Sumatera Selatan.