MURATARA – Forum Konsultasi Publik BPS Muratara menjadi langkah strategis dalam memperkuat Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dan implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara ini berlangsung di Ruang Rapat BPS Muratara, Jumat (20/2/2026), dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik BPS Muratara ini dihadiri Kepala BPS Muratara Eko Trisdarmanto, S.St., M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Alamudin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Yusnasdi, S.IP, perwakilan OPD, akademisi, serta stakeholder terkait.

Forum ini membuka ruang dialog interaktif untuk menghimpun saran dan masukan demi meningkatkan kualitas pelayanan statistik terpadu dan pengelolaan data sektoral yang akurat serta terstandar.

Perkuat Sinergi Data Sektoral dan Satu Data Indonesia

Dalam paparannya, Kepala BPS Muratara menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi sesuai regulasi statistik sektoral.

BPS berperan sebagai pembina data, sedangkan OPD sebagai produsen data wajib memastikan kualitas data yang akurat, konsisten, dan sesuai standar nasional.

Implementasi Satu Data Indonesia menjadi fondasi utama dalam tata kelola data daerah. Melalui Forum Satu Data yang bersekretariat di Bappeda, seluruh OPD didorong menyajikan data yang valid, mutakhir, dan tepat waktu.

Upaya ini akan memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam forum tersebut, BPS Muratara juga memaparkan rencana publikasi Muratara Dalam Angka 2026 yang akan memuat indikator pembangunan daerah, statistik sektoral, serta gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Publikasi ini menjadi referensi penting bagi pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam mengambil keputusan strategis.

Capaian Indeks Pembangunan Statistik Muratara

Forum Konsultasi Publik BPS Muratara juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2024 yang berada di angka 2,30 dengan kategori “cukup”.

Nilai ini menjadi evaluasi bersama agar OPD semakin meningkatkan kualitas dan integrasi data sektoral.

Pembinaan sebelumnya telah dilakukan pada sektor ketahanan pangan dan kesehatan. Namun, peningkatan kualitas data dinilai masih perlu diperkuat agar nilai IPS Muratara dapat meningkat pada evaluasi berikutnya.

Kepala Diskominfo Muratara menekankan pentingnya profesionalisme walidata di setiap OPD. Menurutnya, keberhasilan kebijakan Satu Data Indonesia sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyediakan data yang transparan dan akuntabel.

Digitalisasi Pelayanan Statistik Terpadu

Standar layanan PST yang diperkenalkan dalam Forum Konsultasi Publik BPS Muratara meliputi konsultasi statistik, layanan perpustakaan data, serta kunjungan langsung ke kantor BPS.

Ke depan, layanan konsultasi akan terus dikembangkan secara digital guna meningkatkan kecepatan respons dan kemudahan akses data daring.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan statistik terpadu ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi publik sekaligus mempercepat proses pengambilan kebijakan berbasis data.

Dengan komitmen bersama antara BPS dan Pemerintah Daerah, kualitas data di Kabupaten Musi Rawas Utara diyakini akan semakin meningkat.

Sebagai penutup, Forum Konsultasi Publik BPS Muratara menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan statistik terpadu, penguatan Indeks Pembangunan Statistik Muratara, serta optimalisasi kebijakan Satu Data Indonesia demi pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.