Wakil Bupati

Polling

Bagaimana Tampilan Website ini ?

Bagus Sekali
Lumayan Bagus
Sederhana
Tidak Menarik

  Hit Today : 71
  Total Hit : 170496
  Visitor Online : 1
  Total Visitor : 19002
  IP Anda : 54.224.43.96

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

Jl. Lintas Sumatera Kab. Musi Rawas Utara Sumatera Selatan

Home UMUM Mendagri Tak Inginkan Kultur Kerja Berbelit

Mendagri Tak Inginkan Kultur Kerja Berbelit

Diposting Tanggal: 01 Apr 2017 | Dilihat : 14 Orang | UMUM

JAKARTA - Dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BPSDM Kemendagri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan salah satu pesan penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

Dalam melayani masyarakat,  Mendagri tidak menginginkan adanya sistem kerja maupun kultur kerja yang berbelit.

"Dalam realitas yang ada masih adanya kultur kerja yang berbelit, maka dari itu mari kita ciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, " ungkap Mendagri dalam arahan Rakornas BPSDM di Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/3).

Mendagri mengatakan pemerintah saat ini menginginkan tidak ada lagi aturan-aturan di daerah yang tumpang tindih. Perlu menurut Mendagri untuk menata sistem pemerintahan yang baik.

"Saya kira rakornas BPSDM ini menjadi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, tidak ada nya peraturan yang tumpang tindih," ujar dia.

Mendagri pun mengaku heran, masih banyaknya ASN yang sibuk lembur mengurusi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
"Struktur birokrasi disibukkan oleh sistem birokrasi menyelesaikan SPJ, banyak yang lembur sampai pagi tapi mengurusi SPJ, ini yang harus kita perbaiki," ujar dia.

Maka dari itu, dia menekankan bahwa kapasitas dankemampuan ASN perlu untuk ditingkatkan.

Pemerintah saat ini terus memangkas peraturan dan juga sistem birokrasi yang berbelit tersebut seperti yang berkaitan dengan perizinan, investasi, dan pertanggungjawaban anggaran.

Acara Rakornas ini dihadiri oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga BPSDM tingkat provinsi hingga kabupaten kota.


Tags :